Menelanjangi Pendidikan Indonesia

Hasnan Bachtiar *
http://sastra-indonesia.com/

TIDAK perlu malu untuk memberikan kritik yang konstruktif pada fakta pendidikan Indonesia yang rapuh. Tidak pula mesti ditutup-tutupi segala dampak buruk yang mengiringinya. Hal yang wajar untuk curiga bahwa segala keajegan proyek pendidikan bangsa, barangkali mesti ditelanjangi untuk mengungkap kebenaran-kebenaran yang berserak.

Paradigma pendidikan kita perlu disangsikan jika berniat untuk mengangkat martabat di hadapan dunia. Apa itu memang benar, ataukah hanya bias angan-angan kosong? Bak buih, yang tampil di permukaan adalah standarisasi pendidikan, demi meraup serpihan pengakuan internasional yang sebenarnya mitos belaka. Apakah ini angan palsu yang mesti ditinjau ulang?

Tren paradigma pendidikan kini adalah standarisme, suatu rujukan agung dari segala praktik pendidikan. Namun faktanya, cita keajegan manusia yang terstandar menjadi penyebab kemerosotan. Alur pikir yang dianggap baik, malah menjebak pada tindak penghancuran sesama manusia.

Ujian Nasional (Unas) misalnya, mencipta irrasionalitas masal, menjauhkan diri untuk menuntut ilmu kemanusiaan dan membuat kelas-kelas sosial. Unas senyatanya sama sekali tidak memberikan sumbangsih bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, kecuali hanya berdiri di atas ketidakberdayaan para lakon pendidikan, sebagai pemasung yang legal.

Mari kita hayati bersama-sama tiga fenomena tersebut. Pertama, bisa kita saksikan secara langsung bahwa guru dan murid yang terjangkit beban standarisasi ini, lebih suka istigosah dan berdoa berlama-lama daripada belajar dengan rajin. Banyak orang mengalami gangguan kejiwaan, ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran kegagalan, yang pada akhirnya membiarkan dirinya lari pada metafisika yang tidak wajar.

Kedua, menilik lebih jauh materi yang diajar-ujikan di dalam Unas, tidak lebih dari sekedar ajaran-ajaran paten positivisme. Mengajarkan segala hal dengan landasan uji matematis-logis yang alpa karakter moral, etika, kebangsaan, berbahasa yang baik dan benar, dan estetika keindonesiaan.

Peserta didik dituntut standar untuk dapat “menghafal” nilai-nilai kehidupan atau bahkan “menghitung” kebajikan-kebajikan, yang sejatinya mesti dihayati dan diamalkan. Sulit untuk menerima dengan akal sehat bahwa, matematika diterapkan untuk pendidikan kewarganegaraan, atau bahkan uji empiris pada pendidikan bahasa Indonesia.

Ketiga, standarisasi membikin kasta-kasta di tengah masyarakat. Mereka yang berkasta tinggi, tentu saja memiliki standar yang tinggi pula. Kelas tinggi berarti memiliki fasilitas lengkap, teknologi canggih, akses yang luar biasa, ditunjang dengan keuangan yang hebat, dan lain sebagainya.

Sebaliknya, tiada standar bagi mereka yang miskin, belajar di kolong jembatan dan lebih sering bertarung dengan penggusuran, kelaparan, kekerasan dan kesibukan pelik para papa, dari pada sekedar menyediakan waktu untuk belajar atau membaca buku.

Di luar tiga fenomena besar di atas, Unas yang terlanjur digulirkan secara sadar menciptakan watak, mental dan tradisi kecurangan, manipulasi dan permakluman yang menjijikkan. Anak-anak sekolahan mengalami gagap keberanian untuk menghadapi tantangan soal-soal ujian, menyontek menjadi kegemaran, jual-beli soal-jawaban menjadi komoditas, dan yang menyakitkan, para guru rela bermuka tembok untuk memaklumi segala kondisi kualitas “otak” para murid penimba ilmu yang compang camping. Ironis memang, tapi faktanya demikian.

Memandang masalah-masalah ini, sangat perlu untuk dicurigai siapa di balik kebijakan pendidikan bangsa kita? Siapa subyek pemilik tangan-tangan suci, yang menegakkan aturan kependidikan, sehigga harus dibayar mahal dengan harga dekadensi masa depan anak bangsa?

Entahlah siapa, tetapi yang jelas, Indonesia kekurangan pedagog yang memihak umat manusia. Sudah sekian lama, Indonesia hanya sibuk mengurus instrumen atau standar tertentu, namun menyisihkan karakter, kualitas akal budi dan kekuatan moral. Sulit menemukan pemikir pendidikan yang berani mempertanyakan mitos kependidikan.

Inilah saatnya, harus ada para pemberani yang turut dalam demitologisasi atau membongkar prosesi pembangunan mitos pendidikan Indonesia. Tidak ada alasan, selain menghentikan standarisasi pendidikan yang berbasis pada hitungan-hitungan formal tapi lalai akan karakter dan moral.

Pembaruan paradigma pendidikan sangatlah mendesak. Tidak ada banyak waktu demi kemaslahatan seluruh rakyat, untuk segera menata kembali kebijakan pendidikan agar melampaui jenjang-jenjang sosial dan segala tindak yang anti kemanusiaan.

Sebagai penutup gagasan ini bahwa, Indonesia memerlukan pembaharu yang berkemajuan, pedagog kritis dan para begawan pendidikan yang peduli kepada seluruh rakyat. Alternatif lainnya, jikalau tiada yang berkehendak, biarkan saja manusia-manusia bangsa mati sia-sia dalam kenaifan karena jerat kuasa standar mitos pendidikan.

23 April 2011
*) Penulis adalah guru pengabdi di SD Aisyiyah, Malang dan Peneliti Filsafat di Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) UMM.