Menjelang Tiga Tahun Kecemasan

Taufik Ikram Jamil *
Majalah Tempo, 17 Apr 2017

INILAH pesan-pesan melalui telepon seluler Abdul Wahab kepada saya yang disebutnya untuk menandai jelang tiga tahun Joko Widodo menjadi presiden. “Tentu telah banyak disimak telaah politik, hukum, dan ekonomi, yang dipenuhi kecemasan dalam waktu hampir dua tahun kepemimpinan Jokowi. Tetapi selalu pulakah engkau mendengar bagaimana ihwal serupa sebenarnya juga melanda pada penggunaan bahasa Indonesia Jokowi, terbingkai dalam ungkapan; jelang tiga tahun kecemasan?” tulis kawan saya itu lagi.

Syahdan, berpegang pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam jaringan (daring, online), Wahab mengaku telah lama dicemaskan oleh sejumlah ungkapan yang keluar dari mulut Jokowi, di antaranya “revolusi mental”. Pasalnya, kata “revolusi” pertama-tama menyarankan makna perubahan ketatanegaraan dengan kekerasan sekaligus bersenjata. Kedua, perubahan yang cukup mendasar pada suatu bidang. Sedangkan ketiga, kata itu menyarankan makna peredaran bumi dan planet-planet dalam mengelilingi matahari.

Tak mungkin Jokowi mengartikan kata “revolusi” dengan saran makna pertama, ditandai kekerasan, bahkan bersenjata-begitu juga saran makna ketiga yang merujuk pada aktivitas galaksi. Agak tepat kalau kata “revolusi” Jokowi itu dikaitkan dengan saran makna kedua, yakni perubahan cukup mendasar pada suatu bidang, Tapi, masalahnya, kata “mental” yang mengiringi kata “revolusi” tersebut adalah ihwal kejiwaan, yang pasti terdiri atas banyak bidang.

Pertanyaan berikutnya adalah mental mana yang hendak direvolusi? Apakah semuanya, termasuk sistem kepercayaan dan kasih sayang anak-orang tua, selain mental suka pencitraan alias jual tampang? Belum lagi pertanyaan berkaitan dengan keadaan mental menurut kacamata psikologi, sebagai suatu proses kejiwaan dalam tapisan waktu dan sejarah sehingga menjadi satu tipe tertentu yang tak mungkin wujud dalam tempo singkat.

Begitu pula ungkapan “tradisi baru” yang banyak digunakan Jokowi, bahkan sebelum ia menjadi presiden-misalnya untuk menyatakan bahwa baru dia, yang bukan petinggi partai, yang dicalonkan dan menjadi presiden. Padahal kata “tradisi” itu sendiri memiliki sifat berlawanan dengan kata yang mengikutinya, yakni “baru”. Tradisi berkaitan dengan sesuatu yang lama, bukan ihwal baru.

Dalam KBBI disebutkan, tradisi adalah kebiasaan turun-temurun yang dijalankan masyarakat. Selain itu, tradisi merupakan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan hal paling baik dan benar. “Cara PDIP menentukan calon presiden yang mengusung Jokowi itu belum sampai pada tahap telah ada, tetapi baru ada dan belum tentu benar, kan?” demikian tulis Wahab, yang tinggal di sebuah pulau dalam kawasan Selat Melaka.

Bukankah baru pada pemilihan presiden (pilpres) 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mencalonkan ketua umum atau petinggi partainya sebagai presiden? Tentu saja, begitulah yang diharapkan pada pilpres mendatang; bukan hanya tahun 2014, tapi juga 2019, dan seterusnya. Maka apa yang diucapkan Jokowi memang menjadi kenyataan bahwa tradisi pencalonan presiden dari PDIP memang tidak mesti dari sosok yang menjabat ketua umum atau petinggi partai, tapi merupakan kader terbaik melalui pertimbangan dari semua sisi.

Kenangkan pula langkah Jokowi setelah dilantik menjadi presiden pada 27 Oktober 2014. Ia mengumumkan kabinet yang dijulukinya sebagai Kabinet Kerja. “Menelisik dari namanya, pada kata ’kerja’, wajarlah kondisi negara semacam sekarang. Pasalnya, kata ’kerja’ tidak termasuk pada sesuatu yang melakukan pekerjaan sebagaimana maksud Jokowi, malah tergolong sebagai kata benda. Begitu pula sehubungan dengan 70 tahun Indonesia merdeka, seharusnya Jokowi tidak berseru, ’Ayo, Kerja!’ karena kata ’kerja’ itu juga masih merupakan kata benda. Ungkapan yang tepat untuk hal ini adalah, ’Ayo, bekerja!’. Begitu…,” demikian tulis Wahab. Dia menambahkan, hal senada menjadi tema 71 tahun kemerdekaan Indonesia, “Kerja Nyata”.

Paling mengiris perasaan, Jokowi menghapus syarat mampu berbahasa Indonesia bagi pekerja asing yang terkesan sebagai tidak mengindahkan identitas bangsa pada akhir Agustus tahun lalu. Padahal identitas bangsa yang diatur dalam berbagai ketentuan, termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945, berkaitan dengan marwah yang tampaknya harus dikesampingkan untuk kepentingan ekonomi. Belum lagi mengingat peran bahasa Indonesia yang mampu menyatukan 700-an suku bangsa dan bahasa itu.

Hal-hal di atas mencemaskan antara lain dilatarbelakangi pertanyaan, yakni perilaku kebahasaan kepala negara saja semacam itu, bagaimana dengan yang lain? Wahab kemudian menulis lagi, “Masih banyak contoh yang dapat dikemukakan, tapi sudahlah. Paling penting sekarang adalah bagaimana menjadikan kecemasan tersebut sebagai sesuatu yang produktif. Sekurang-kurangnya kita makin disadarkan bahwa terlalu banyak yang harus dilakukan untuk membina bahasa Indonesia karena berbagai masalah, termasuk disebabkan oleh perilaku kebahasaan Presiden dalam hampir dua tahun ini.” l

* Sastrawan
https://rubrikbahasa.wordpress.com/2017/04/17/menjelang-tiga-tahun-kecemasan/