Inklusivitas Ideologis bagi Sastra Modern

Nuriel Imamah
http://www.sinarharapan.co.id/

Di tahun 1975, penyair yang terkenal dengan julukan si Burung Merak, WS. Rendra, yang pada waktu itu masih tinggal di Yogya datang ke Jakarta. Kedatangannya ke Jakarta bertujuan untuk menyampaikan pidato dalam rangka menerima penghargaan seni yang diberikan oleh Dewan Kesenian Jakarta untuknya.

Dalam pidatonya, Rendra mengatakan, bahwa eksistensi seorang seniman adalah layaknya seorang empu. Ia memilih “angin” sebagai tempat tinggalnya dan membiarkan para raja memilih istana sebagai tempat tinggal mereka. Kalau dihubungkan dengan pemerintah, maka pemerintah adalah orang yang mengurus tubuh. Sementara para seniman bertugas untuk menjaga nilai-nilai rohaninya.

Spintas, kita dapat membaca kemungkinan bagi adanya keterpisahan antara status seniman dengan pemerintah atau pun lembaga-lembaga lain yang berada di luar status ke-senimanan seseorang. Namun persoalannya, benarkah seniman sama sekali tercabut dari segala sarwa yang terhampar di sekitarnya, yang pada kenyataannya, ide dalam suatu karya seni terkadang lahir dari sesuatu yang berada di luar itu? Antara seniman dengan pemerintah, keduanya memang tidak sepenuhnya bisa terpisah.

Mereka dapat bekerja sama untuk kepentingan keseimbangan kehidupan, keseimbangan tubuh dengan roh, yang kesemuanya bertujuan untuk kepentingan rakyat banyak. Hanya saja, dalam kerja sama seperti itu, seorang seniman tidak harus melabrak dimensi ke-senimanannya apalagi sampai terjun ke dalam dunia pemerintahan. Demikian pula sebaliknya, pemerintah tidak harus beralih fungsi menjadi seorang seniman. Seorang seniman yang berpolitik bukanlah seniman yang sejati.

Begitu pula seorang politisi yang terjun ke dalam dunia seni, bukanlah politisi sejati. Untuk menjembatani keduanya, menurut Faruk HT, harus ada perantara di antara mereka dengan pemerintah, yaitu “roh yang dibadankan” atau “badan yang dirohkan”. Yang kemudian ini adalah mereka yang duduk di lembaga-lembaga seperti Dewan Kesenian dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, Rendra adalah seniman yang justru tidak ingin menjadi “roh yang dibadankan”. Barangkali oleh sebab itu setelah beliau menerima hadiah dari DKJ, ia segera kembali lagi ke Yogya, ke komunitas senimannya. Atau lebih tepatnya ia kembali lagi ke “angin” sebagaimana beliau mengistilahkannya.

Apa yang dilakukan oleh Rendra merupakan satu terobosan menarik dalam dunia kesusastraan, khususnya bagi kemungkinan munculnya sastra yang bias ideologis. Sastra atau dunia kesenian lainnya sebagai bagian dari kedirian manusia merupakan sesuatu hal yang memiliki kebebasan sebagaimana kebebasan manusia itu sendiri. Bahkan, sebagaimana Sartre mengatakan, manusia dalam sadar diri, dia menjadi berjarak antara diri sebagai yang di sadari dengan kesadarannya.

Dari kesadaran inilah, Sartre menerangkan kebebasan manusia sebagai suatu pengertian ontologi. Hal ini berkaitan erat dengan pandangannya tentang manusia sebagai totalitas (keseluruhan). Sehingga manusia adalah kebebasan yang otonom. Sartre, secara tegas, memandang kebebasan manusia adalah mutlak. Demikian halnya dengan sastra sebagai hasil karya kreativitasnya.

Mengenai sastra yang bias ideologi, maka ideologi itu sendiri merupakan istilah yang mengandung banyak kemungkinan arti. Jorgen Larrain dalam The Concept of Ideology memaparkan bahwa istilah itu pertama kali digunakan oleh Destutt deTracy pada akhir abad XVIII, dalam pengertiannya sebagai ilmu tentang gagasan, asal-usul gagasan, yang dapat dilakukan dengan pelenyapan segala prasangka religius dan metafisika. Dalam pengertian seperti ini, sastra mengambil tempatnya sebagai varian yang mandiri, netral, serta kandungan makna sekaligus pelakunya dapat menyapa siapa saja tanpa ada tendensi dan kecenderungan ideologis, baik yang bersifat religius, politis atau pun metafisis.

Dalam pengertian yang lebih khusus, Thompson mendefinisikan ideologi sebagai mobilisasi makna untuk menopang dominasi atau hubungan sosial yang mulai timpang. Apabila ideologi dipahami sebagai mobilisasi makna oleh kekuatan dominan, maka seni sastra memang sudak sejak awal bersifat anti-ideologis. Sastra tidak lain adalah aktivitas berbahasa yang melakukan penyimpangan dan pemberontakan terhadap tata bahasa yang dominan, tendensius, yang baku atau di bakukan. Ketika kekuatan yang dominan itu hanya memberikan kemungkinan satu makna bagi setiap aktivitas bahasa sehingga bahasa menjadi tidak berpihak, sastra justru, meminjam bahasanya Faruk, adalah “bahasa bisu”, bahasa musikal yang tidak hanya mempluralkan makna melainkan bahkan dapat menghancurkan dan meniadakannya.

Maka, sebagai seni, sastra memahami bahasa bukanlah sebagai makna atau konsep, melainkan sebagai materi, sebagai tubuh. Dalam konteks pengertian yang demikian, kita berhak merindukan kembali lahirnya sastra sebagai hasil kreativitas manusia (seniman, sastrawan) sebagai aktivitas berbahasa yang berhaluan bagi upaya “pembebasan kata dan pembebasan makna”. Dalam hal ini, tidak juga, sastra harus lahir dengan memanggul pengertian-pengertiannya yang bertendensi religius atau metafisis ideologis. Bahasa, kata, adalah pengertian itu sendiri. Begitulah kredo dari antologi puisi yang di ajukan Sutardji Calzoum Bachri dalam O, Amuk Kapak. Dengan menjadikan atau lebih tepatnya mengupayakan kembali lahirnya sastra yang “bias ideologis” akan memudahkan bagi kita melakukan pemetaan tentang kualitas kesastrawanan kita di zaman modern ini.

*) Penulis adalah pemerhati sastra, kolumnis sekaligus pekerja seni pada sanggar Athena Yogyakarta.