Perihal Sastra Kerakyatan, Sastra Pergerakan, dan Sastra Perlawanan

Djoko Saryono *

/1/
Makna istilah rakyat dan bukan rakyat bisa merujuk pada kategori sosial politik dan sosial ekonomi. Ketika ada pejabat mengatakan bahwa rakyat nggak jelas, dia memosisikan diri sebagai penguasa. Di sini istilah rakyat beroposisi biner dengan penguasa, yang bisa kita sebut sebagai kategori sosial politik. Tatkala para politikus dan pejabat pemerintah selalu menyebut kata rakyat di dalam setiap pidato, mereka sedang membuat garis batas makna antara rakyat dan bukan rakyat, yang juga bisa kita sebut sebagai kategori sosial politik.

Namun, ketika seorang konglomerat kakap menyatakan usaha-besarnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat, dia sedang memosisikan diri sebagai kapitalis, yang bisa kita katakan sebagai ketegori sosial ekonomi. Demikian juga tatkala kaum berpunya mengidentifikasi diri berbeda dengan orang kebanyakan, dia tengah menarik garis batas makna antara rakyat dan kaum berada. Di sini istilah rakyat beroposisi biner dengan kaum kaya atau borjuis, yang dapat kita sebut sebagai kategori sosial ekonomi.

Sebab itu, boleh dikatakan, rakyat dan bukan rakyat merupakan pembelahan sosial politik dan sosial ekonomi. Ini kemudian digunakan sebagai parameter dan demarkasi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Lebih lanjut, hal itu melahirkan istilah gaya hidup rakyat, ekonomi rakyat, dan [ke]budaya[an] rakyat (yang dibayangkan berbeda dengan gaya hidup borjuis, ekonomi kapitalis, dan [ke]budaya[an] borjuis atau tinggi).

Seturut dengan itu, istilah kerakyatan acap dilekatkan pada frasa gaya hidup kerakyatan, ekonomi kerakyatan, politik kerakyatan, kebudayaan kerakyatan, kesenian kerakyatan, dan juga sastra kerakyatan, misalnya. Ini dilawankan secara biner dengan frasa gaya hidup borjuis/kapitalis, ekonomi kapitalis/borjuis, politik elitis, kebudayaan borjuis/kapitalis/tinggi, kesenian borjuis/kapitalis/adiluhung, dan sastra borjuis/elitis/kanon-adiluhung. Demi eksistensi, masing-masing kategori menegaskan identitas dan jati diri secara berbeda-tajam meskipun tak jarang bertindak saling subversif.

Implikasinya, kebudayaan kerakyatan, kesenian kerakyatan, dan atau sastra kerakyatan berusaha mengkonstruksi identitas dan jati diri, bahkan juga kedudukan, peran, dan sikap sosial politik dan sosial ekonomi yang berbeda [secara diametral] dengan kebudayaan borjuis-kapitalis, kesenian borjuis-priyayi-kapitalis, dan atau sastra borjuis-priyayi-kapitalis. Begitu juga sebaliknya: kebudayaan borjuis-priyayi-kapitalis, kesenian borjuis-priyayi-kapitalis, dan atau sastra borjuis-priyayi-kapitalis selalu mengkonstruksi penanda-penanda identitas dan jati diri di samping kedudukan, peran, dan sikap sosial politik dan sosial ekonomi yang amat berbeda demi kemantapan eksistensi.

Dengan akumulasi kekuatan modal sosial politik dan sosial ekonomi yang dimiliki, kebudayaan borjuis-priyayi-kapitalis, kesenian borjuis-priyayi-kapitalis, dan atau sastra borjuis-priyayi-kapitalis acap berusaha menguasai segala lini arena atau habitus kebudayaan, kesenian, dan atau sastra. Merangsek dan merasuk masif ke arena, habitus, atau ruang kebudayaan, kesenian, dan atau sastra kerakyatan. Secara khusus boleh dibilang, kesenian atau sastra borjuis-priyayi-kapitalis membangun kedudukan, peran, dan sikap sebagai penentu dalam kehidupan kesenian atau kesastraan berdasarkan modal sosial politik dan sosial ekonomi yang telah diakumulasi.

Tak heran, kesenian atau kesastraan borjuis-priyayi-kapitalis kerap berambisi menentukan dan menetapkan standar, parameter, dan kriteria kesenian atau kesastraan berlandaskan kepentingan identitas dan jati diri kesenian atau kesastraan borjuis-priyayi-kapitalis. Di sini kita bertemu dengan politik literer, puitika, estetika atau budaya yang standar, parameter, dan aturannya didasarkan pada identitas dan jati diri kesenian atau kesastraan borjuis-priyayi-kapitalis.

Modal sosial politik dan sosial ekonomi menjadikan para pendukung kesenian atau kesastraan borjuis-priyayi-kapitalis sebagai elite kesenian atau kesastraan. Elite kesenian atau kesastraan yang notabene “pemeluk teguh” kesenian atau kesastraan borjuis-priyayi-kapitalis tersebut kerap menjalankan politik dominasi, hegemoni, subordinasi, labelisasi negatif, bahkan eksklusi dan “peliyanan” (othering) terhadap kesenian atau kesastraan yang kurang atau tidak memenuhi standar, parameter, dan atau aturan kesenian atau kesastraan borjuis-priyayi-kapitalis. Misalnya standar, parameter, dan aturan estetika atau puitika, termasuk terhadap kesenian atau sastra kerakyatan.

Kesenian atau kesastraan borjuis-priyayi-kapitalis mengkonstruksi identitas dan jati diri estetis atau puitis. Setidaknya ada delapan identitas dan jati diri estetis atau puitis. Pertama, memandang sesuatu estetis atau puitis secara vertikal [bukan horisontal]. Kedua, menempatkan diri pada kedudukan tinggi dan adiluhung secara estetis atau puitis. Ketiga, menjadikan keberpilin-pilinan dan kenjelimetan [sofistikasi] simbolis dan metaforis sebagai standar dan parameter estetis atau puitis.

Selanjutnya, keempat, menjadikan keanggunan dan keadiluhungan [keeleganan] ekspresi simbolis atau puitis sebagai takaran estetis atau puitis kesenian atau sastra. Kelima, menempatkan kehalusan dan kelembutan sebagai serat keanggunan dan keadiluhungan estetis atau puitis. Keenam, menempatkan ketersembunyian dan kemenduan, bahkan keremangan sebagai tikungan standar estetis atau puitis [bukan ketersuratan lugas, kelangsungan ekspresi, keterang-benderangan diksi dan pikiran, dan kepastian semantis]. Ketujuh, menempatkan kecanggihan ekspresi [beyond the line] gagasan dan pikiran sebagai sumbu estetis atau puitis [bukan ke-literal-an atau kelugasan gagasan dan pikiran]. Kedelapan, menjadikan ke-prigel-an satuan atau anasir seni atau bahasa sebagai palang pintu estetis atau puitis suatu karya seni atau karya sastra.

Dapat dikatakan, kedelapan hal tersebut menjadi “aturan hukum” karya seni atau karya sastra. Karya seni atau karya sastra yang mampu memenuhi delapan aturan hukum tersebut bakal dilegitimasi dan diformalisasi sebagai karya seni atau karya sastra yang bagus atau baik. Karya seni atau karya sastra yang kurang atau tidak sanggup memenuhi delapan aturan hukum tersebut bakal didelegitimasi dan dideformalisasi, bahkan dilabelisasi dan dieksklusi sebagai karya seni atau karya sastra.

Dari situlah bisa timbul empat kategori karya sastra. Pertama, sastra yang dilegitimasi dan disahkan sebagai karya sastra yang unggul [sastra kanon atau adiluhung]. Kedua, sastra yang didelegitimasi dan diremehkan atau direndahkan sebagai karya sastra yang bagus. Ketiga, sastra yang didelegitimasi dan dihina-dinakan sebagai karya sastra yang bagus. Terakhir, sastra yang didelegitimasi dan tidak diakui sebagai karya sastra yang bagus.

Karya sastra kategori pertama niscaya menjadi formal transcript dalam dunia sastra, sedang karya sastra kategori kedua bakal menduduki informal transcript dalam dunia sastra. Demikian juga karya sastra kategori ketiga akan menjadi hidden transcript dalam dunia sastra. Lantas karya sastra kategori keempat bakal menjadi the other transcript dalam dunia sastra. Meminjam bahasa Gayatri Spivak, karya sastra kategori ketiga dan keempat hanya menjadi subaltern dalam dunia sastra di tanah air.

Sehubungan dengan itu, dalam kehidupan kesenian atau kesusastraan di tanah air, kita dapat menyaksikan empat fenomena sebagai berikut. Pertama, lantaran memenuhi delapan aturan hukum kesenian atau sastra di atas, maka puisi-puisi Goenawan Mohamad dan Nirwan Dewanto ditasbihkan sebagai puisi kanon dan bagus sehingga memperoleh Penghargaan Kusala Khatulistiwa (Khatulistiwa Literary Award). Novel Ayu Utami [misalnya Zaman dan Larung], Leila S. Chudori, Laksmi Pamuntjak, dan Eka Kurniawan diabsahkan sebagai sastra bermutu tinggi sehingga memperoleh berbagai penghargaan sastra baik dalam maupun luar negeri. Puisi dan novel pengarang-pengarang tersebut menjadi sastra kanon Indonesia yang menjadi formal transcript sastra Indonesia.

Kedua, karena kurang memenuhi delapan aturan hukum kesenian atau sastra di atas, maka novel-novel Hindia Belanda, peranakan Tionghoa-Indonesia, dan populer Indonesia [karya-karya Marga T, S.G. Mara, V Lestari, dan Sujiwo Tejo] didelegitimasi dan diremehkan sebagai novel. Wajarlah karya tersebut tak pernah [tidak akan pernah?] memperoleh penghargaan dan penyambutan dari sana-sini, kecuali dari para pengkaji dan pembaca setianya. Novel pengarang-pengarang tersebut hanya menempati informal transcript dalam dunia novel Indonesia.

Selanjutnya ketiga, karena sedikit memenuhi delapan aturan hukum kesenian atau sastra kanon, maka cerita-cerita teenlit’s, chicklit’s, based on true strory, dan novel-novel berjuluk “pembangkit motivasi atau keimanan” sejenis Ayat-Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, dan Assalamu’alaikum Beijing cenderung didelegitimasi secara “habis-habisan” sekaligus didinakan sebagai karya sastra. Tak ayal, kurang memperoleh apresiasi pembaca khusus-ahli, apalagi penghargaan dari pemerintah, teoretikus sastra, dan penyelenggara hadiah-hadiah sastra. Malah tidak jarang karya-karya tersebut memperoleh cercaan dan celaan dari kalangan akademik dan elite sastra di samping tidak memperoleh ruang akademik dan ruang sosial yang memadai. Karya-karya tersebut menempati hidden transcript dalam dunia sastra di tanah air.

Keempat, sebab tidak memenuhi delapan aturan hukum kesenian atau sastra di atas, cerita-cerita perjalanan [traveling literature] sejenis Garis Batas, Selimut Debu, dan Menyusuri Lorong-lorong Dunia, novel-novel motivasional, puisi-puisi saiber atau virtual yang menghuni situs dan grup-grup layanan ponsel cerdas [smartphone], dan puisi-puisi yang dihajatkan untuk tujuan tertentu yang jelas secara terus-menerus didelegitimasi dan tidak diakui sebagai karya sastra. Logislah, bukan hanya tak pernah memperoleh apresiasi dan penghargaan, tapi juga secara masif telah mengalami penyingkiran dan peniadaan [eksklusi dan de-eksistensi] sebagai karya sastra. Karya-karya tersebut menempati the other transcript dalam dunia sastra di tanah air.

Dengan akumulasi modal sosial politik dan sosial ekonomi, yang merengkuh pula modal sosial budaya, sastra kategori pertama atau sastra kanon yang menjadi formal transcript tentu saja terus-menerus melaksanakan konsolidasi dalam rangka mengamankan dan melanggengkan eksitensi, identitas, dan jati diri. Itu sebabnya, sastra kategori pertama ini tak melakukan pergerakan, apalagi perlawanan. Namun, justru melakukan pelestarian dan pelanggengan sastra di samping tidak mengklaim atau menjustifikasi diri sebagai sastra pergerakan atau sastra perlawanan.

Begitu juga sastra kategori kedua atau sastra diremehkan yang menjadi informal transcript dalam dunia sastra kurang melakukan perhitungan kritis dan ofensif. Tidak tampak meneguhkan diri sebagai sastra pergerakan atau sastra perlawanan. Sastra diremehkan ini cenderung melakukan adaptasi-adaptasi dan negosiasi-negosiasi, kadang-kadang subversi-subversi dalam rangka mempertahankan dan menyesuaikan eksistensi, identitas, dan jati diri berdasarkan modal sosial ekonomi dan sosial politik yang dimiliki.

Adapun sastra kategori ketiga atau sastra yang dihina-dinakan dan sastra kategori keempat atau sastra yang dibukansastrakan selalu berusaha melakukan pergerakan, perlawanan, bahkan pemberontakan estetis atau puitis demi identitas dan jati diri di samping kepastian ekstensi, kedudukan, dan peran sosial politik dan sosial ekonomi. Sastra didinakan dan sastra dibukansastrakan ini gigih mencoba melakukan gerakan-gerakan perlawanan atau pemberontakan estetis atau puitis dan kultural dalam rangka memperoleh arena atau habitus kehidupan yang mantap agar eksistensi, kedudukan, dan perannya dalam dunia sastra di tanah air diakui.

Sebagian besar agen atau aktor gerakan perlawanan atau pemberontakan estetis atau puitis ini [yang mutatis mutandis sastra kategori ketiga dan keempat di atas] adalah himpunan orang-orang yang berjuluk rakyat kebanyakan, yang kurang atau tidak memiliki modal sosial politik dan sosial ekonomi memadai. Dengan demikian, sastra kerakyatan adalah sastra yang didinakan sebagai sastra dan sastra yang dibukansastrakan dalam rumah dunia sastra. Karena itu, tak kenal lelah melakukan pergerakan, perlawanan, bahkan pemberontakan estetis atau puitis dan kultural. Maksudnya, agar beroleh ruang eksitensi, peneguhan indentitas, dan penguatan jati diri. Karena itu, sastra kerakyatan adalah sastra sastra perlawanan atau sastra pemberontakan.

Gerakan sastra pedalaman, gerakan puisi anti-korupsi, gerakan PMK (Puisi Menolak Korupsi), “gerakan puisi Memo untuk Presiden”, dan gerakan sastra yang dihidupi oleh berbagai komunitas lokal adalah contoh sastra kerakyatan yang telah dan sedang melakukan pergerakan, perlawanan, bahkan pemberontakan estetis (puitis) dan kultural terhadap dominasi, hegemoni, dan subordinasi sastra kanon atau sastra yang dilegitimasi sebagai sastra beserta piranti modal sosial politik dan sosial ekonominya. Demi ringkasnya, ini semua dapat kita sebut gerakan sastra kerakyatan.

Berkebalikan dengan sastra kanon yang borjuis-priyayi-kapitalis, gerakan sastra kerakyatan mengusung konstruksi identitas dan jati diri estetis atau puitis tersendiri. Paling tidak terlihat ada sembilan identitas dan jati diri estetis atau puitis. Pertama, memandang semua ekspresi kesenian atau sastra secara horisontal yang membentuk jejaring sosial sehingga tidak memandang bentuk-bentuk ekspresi estetis atau puitis lain yang berbeda lebih tinggi atau lebih rendah. Kedua, menempatkan diri secara setara sebagai salah satu simpul jejaring sosial sehingga bentuk-bentuk ekspresi estetis atau puitis menjadi rajutan utuh.

Kemudian ketiga, tidak mengejar, mengutamakan, dan atau memuja kekanonan dan keadiluhungan bentuk eskpresi estetis atau puitis. Namun, lebih menekankan keterbacaan, keberartian, dan kebermanfaatan sosial setiap bentuk ekspresi estetis atau puitis. Selanjutnya keempat, tidak menjunjung tinggi dan menomorsatukan kecanggihan dan keketatan simbolis dan atau metaforis yang bisa berupa kenjelimetan dan keberpilin-pilinan bentuk-bentuk ekspresi simbolis dan atau metaforis sebagai standar dan parameter estetis atau puitis. Tetapi, lebih mementingkan kejelasan, ketegasan, dan keteguhan gagasan, pesan, dan alamat ekspresi simbolis dan atau metaforis

Selanjutnya kelima, tak menjunjung dan memuja keanggunan dan keadiluhungan “bungkus” ekspresi simbolis dan atau metaforis sebagai takaran estetis atau puitis, melainkan kelangsungan dan kejujuran ekspresi simbolis dan atau metaforis sebagai penanda estetis atau puitis. Keenam, menempatkan kewajaran dan kecukupan alamiah ekspresi simbolis dan atau metaforis sebagai kunci pokok kelangsungan dan kejujuran ekspresi simbolis dan atau metaforis. Ketujuh, menekankan kelugasan, kelangsungan ekspresi, keterang-benderangan diksi dan pikiran, dan kepastian semantis sebagai takaran estetis atau puitis dari bentuk-bentuk ekspresi simbolis dan atau metaforis.

Lebih jauh, ciri kedelapan, tidak menomorsatukan ke-prigel-an atau kepiawaian keperajinan menata anasir bahasa atau sastra sebagai prasyarat penciptaan bentuk ekspresi simbolis dan atau metaforis. Lebih ditekankan keberanian dan kemauan menata anasir bahasa atau sastra sebagai prasyarat penciptaan estetika atau puitika. Terakhir, kesembilan, menempatkan sublimasi, kontemplasi, dan refleksi lebih sosiologis atau sosiokultural dan sosiopolitis daripada filosofis dan psikologis. Tak heran, diutamakan sublimasi, kontemplasi dan refleksi sosiologis sebagai sumbu estetis atau puitisnya bentuk-bentuk ekspresi simbolis dan atau metaforis.

Kesembilan konstruksi identitas dan jati diri estetika atau puitika sastra kerakyatan tersebut, sudah barang tentu berbeda secara diametral dengan konstruksi identitas dan jatidiri sastra kanon yang borjuis-priyayi-kapitalis. Di sinilah terjadi dialektika, negosiasi, bahkan perbenturan estetika atau puitika.

Seperti gerakan kaum minoritas atau subaltern pada umumnya, gerakan perlawanan atau pemberontakan oleh sastra kerakyatan ini sudah tentu memiliki militansi dan soliditas yang mengagumkan kendati kurang didukung oleh modal sosial politik dan sosial ekonomi, bahkan modal sosial budaya, yang andal dan kuat. Agenda gerakannya jelas dan tegas, aktor gerakannya militan dan solid, dan struktur gerakannya terbuka dan sederhana sehingga memiliki keliatan dan ketangkasan bergerak dan berkelit dari terjangan agen dan struktur dominatif yang ditopang oleh kekuatan modal sosial politik dan sosial ekonomi.

Berhasilkah? Seperti berbagai gerakan perlawanan atau pemberontakan kaum minoritas atau kaum marginal lain pada umumnya, meski tak gampang memenangi perlawanan atau pemberontakan, terbukti gerakan perlawanan atau pemberontakan estetis dan kultural sastra kerakyatan tak pernah mati. Tak heran, gerakan perlawanan atau pemberontakan sastra kerakyatan menjadi bagian penting dinamika politik kesusastraan atau estetika (puitika).

____________________
*) Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd adalah Guru Besar Jurusan Sastra Indonesia di Fakultas Sastra pada kampus UNM (Universitas Negeri Malang). Telah banyak menghasilkan buku, artikel apresiasi sastra, serta budaya. Dan aktif menjadi pembicara utama di berbagai forum ilmiah kesusatraan tingkat Nasional juga Internasional.
http://sastra-indonesia.com/2020/03/perihal-sastra-kerakyatan-sastra-pergerakan-dan-sastra-perlawanan/